Orang Biak Butuh Pemimpin

Orang Biak Butuh Pemimpin Bukan Ribut-Ribut Soal Pemimpin Daerah

BIAK NUMFOR, Media KPK

Menjelang Pelantikan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Thomas A.E Ondi, SE menjadi Bupati Biak Numfor secara definitif, yang selama ini dijalankan oleh beliau sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Biak Numfor, cukup banyak menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dari beberapa oknum Pejabat maupun Aktivis asal Biak Numfor yang mungkin karena beragam faktor. Maka berdasarkan beberapa informasi yang disinyalir oleh Yerry Y Y Korwa, SE selaku Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Institusion Government Watch(IGW) dan Media Koran Penyelidik Korupsi (KPK) Wilayah Provinsi Papua kepada Redaksi Media KPK Pusat di Jakarta baru-bari ini, bahwa “Orang Biak saat ini sangat membutuhkan Pemimpin Daerah yang definitif” pasca tertangkapnya Bupati Yesaya Sombuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2014 lalu di Jakarta yang hampir marak diliput oleh semua media, baik media cetak bahkan media elekronik di Indonesia, sehingga orang Biak merasa sangat terpukul dengan peristiwa yang menimpa Pemimpin Daerah (hasil pilihan mereka pada Pemilu Kepala Daerah 2014 lalu) itu.

Sejak itu pula Pemerintahan Daerah Kabupaten Biak Numfor menjadi stagnan dan tidak berjalan normal sebagaimana mestinya sehingga merugikan masyarakat dan daerah dari sisi pembangunan disemua aspek. Yerry Y Y Korwa, SE mengakui kinerja Wakil Bupati Thomas A.E Ondi, SE selaku pelaksana tugas (Plt) Bupati Biak saat itu telah dijalankan dengan sangat maksimal. Karena Yerry mengakui, kemampuan seseorang menjalankan tugas dan tanggungjawab kepemimpinan yang ruang lingkupnya daerah, dalam kondisi darurat sebagaimana dihadapi Daerah dan Masyarakat Kabupaten Biak Numfor saat  itu, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, karena beliau harus mengambil keputusan-keputusan strategis urgen yang tidak dapat ditunda. Sehingga mestinya kita memberi dukungan dan bantuan bukan sebaliknya menghambat beliau dalam kesiapannya memimpin masyarakat dan daerah Kabupaten Biak Numfor ini secara definitif di tahun-tahun sisa yang ada ini. Kita mestinya merenung akan kejadian yang menimpah pemimpin daerah kita karena berdampak pada pembangunan daerah dan masyarakat kita dimana kita sudah terlambat kereta dibanding daerah lain sekitar kita. Yerry juga menilai bahwa proses administratif Pelantikan Thomas A.E Ondi, SE sebagai Bupati definitif sudah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku, apalagi sudah melalui Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Biak Numfor (peran Legislatif) yang tahapannya dimulai dengan Pengumuman Pemberhentian Drs. Yesaya Sombuk, M Si sebagai Bupati dan Pengangkatan Wakil Bupati Thomas A.E Ondi, SE sebagai Bupati periode 2014-2019 sesuai Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 pasal 42 ayat 4 dan peraturan pendukung lainnya. Tahapan berikutnya adalah mengantarkan Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Biak Numfor menetapkan Wakil Bupati Thomas A.E Ondi, SE sebagai Bupati Kabupaten Biak Numfor periode 2014-2019 kepada Gubernur Provinsi Papua yang selanjutnya oleh Gubernur, diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mendapatkan Penetapan dan Pengesahan. Ini diharapkan segera terealisir sehingga pembangunan masyarakat dan Daerah serta roda pemerintahan dapat berjalan secara baik dan normal.

Yerry menjelaskan bahwa proses inilah yang sedang ditunggu Masyarakat, bukan Ribut-ribut dan saling tuding. AyA

Pada kesempatan yang lain, Yerry pun menyampaikan bahwa KAMAR ADAT PENGUSAHA PAPUA (KAPP) Kabupaten BIAK NUMFOR yang identik dengan KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI PAPUA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR sangat berharap, agar Pelantikan  Wakil Bupati Thomas A.E Ondi, SE sebagai Bupati Kabupaten Biak Numfor periode 2014-2019 sesegera mungkin dilaksanakan sehingga Para Pengusaha Anak Adat Papua yang ada di Kabupaten Biak Numfor ini dapat menjalankan fungsi dan peran aktifnya ikut serta membantu pemerintah sesuai profesi mereka sebagai Pelaku Pembangunan di bidang Ekonomi dapat berjalan normal dan wajar. Hal ini dipandang penting karena kesempatan meraih peluang kerja dan keberpihakan oleh Pemerintah Daerah yang selalu diharapkan ini juga dapat terlaksana secara nyata dan jelas karena Kebijakan diperoleh dari Kepala Daerah yang definitif. Kepada Redaksi Media KPK Pusat di Jakarta, Yerry juga atas nama pimpinan KAPP Biak Numfor menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Institusion Government Watch (IGW) dan Pemimpin Media Koran Penyelidik Korupsi (KPK) yang sudah memberi waktu dan ruang untuk teman-teman Anggota Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Biak Numfor menyampaikan aspirasinya sekaligus membangun hubungan kemitraan yang berkelanjutan dengan teman-teman Pengusaha Nasional lainnya di luar Papua dalam Wilayah NKRI. Karena akses Media KPK ini sudah merambah sampai ke seluruh pelosok negeri di Nusantara ini, maka kemungkinan perluasan jaringan usaha pun dapat terbangun secara nasional. Yerry sangat yakin bahwa dengan memiliki akses ini maka Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Biak Numfor dapat menjaring Investasi masuk ke Kabupaten Biak Numfor sebagaimana ungkapan                     Thomas A.E Ondi, SE kepada KAPP Biak Numfor untuk selalu harus dapat menunjukan bukti hasil.